Segera Revisi UU Pelarangan Buku!

22 Mar 2010

Membaca tulisan John Roosa berjudul “Pelarangan Buku di Indonesia: Hempasan dari Masa Lalu”, yang dimuat website Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), saya merasa tergelitik. Ia tidak cuma memprotes pelarangan buku karangannya dengan sangat lugas namun juga dibumbui sindiran yang cukup mengena kepada Kejaksaan Agung.

“Kejaksaan Agung tidak melaksanakan seluruh pasal dari UU No 4. Penerbit seharusnya mengirimkan buku-buku mereka ke Kejaksaan Agung dalam waktu 48 jam setelah diterbitkan. Tak seorang pun melakukan hal itu sekarang. Hukuman bagi pengedaran buku terlarang dapat berupa pidana penjara sampai satu tahun atau denda sebesar Rp 15.000,00. Saya pilih membayar denda saja, terimakasih,” katanya.

Ya, bukunya berjudul “Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto” menjadi salah satu buku yang dilarang beredar oleh Kejagung pada 2009 lalu. Padahal buku Roosa ini termasuk tiga buku terbaik di bidang sosial dalam International Convention of Asian Scholars, Kuala Lumpur. Buku lainnya ada empat buah dengan pengarang yang berbeda-beda. Kejagung men-jugde buku-buku tersebut mengganggu ketertiban umum, sehingga hukumnya ‘haram’ dibaca.

Roosa bercerita, pertama kali mendengar berita bukunya dalam bahasa Indonesia itu dilarang–judul aslinya Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suhartos Coup dtat in Indonesia)–ia merasa de javu. Seolah-olah bangsa Indonesia hidup di masa Soeharto saat buku-buku disensor. Kala itu, mahasiswa yang menjual buku yang terlarang pun ikut diadili.

“Perlu beberapa saat bagi saya untuk menghela nafas dan menyadari bahwa sekarang masa Reformasi. Pelarangan buku di masa ini merupakan anomali di tengah kemajuan luar biasa di bidang reformasi hukum sejak 1998,” lanjut asisten profesor di Departemen Sejarah, University of British Columbia, Vancouver, Kanada, itu.

Pelarangan buku di masa reformasi setidaknya telah terjadi dua kali. Pada tahun 2007 lalu, Kejagung juga melarang peredaran buku-buku pelajaran SMP-SMA semua jilid. Alasannya buku-buku tersebut tidak memuat peristiwa pemberontakan Madiun 1948 serta tidak mencantumkan PKI dalam penamaaan G30S, sebuah gerakan penculikan jendral pada tahun 1965. Sejarawan Asvi Warman Adam menyebut, inilah pelarangan buku yang paling tidak cerdas sejak RI berdiri. Kejagung juga memberangus buku-buku yang menceritakan pembabakan sejarah sebelumnya, yakni masa kerajaan-kerajaan di Indonesia serta penjajahan Belanda.

Saya setuju terhadap langkah beberapa pihak yang tidak sepakat dengan pelarangan buku itu untuk men-judicial review-kan (JR) UU No 4/1963 seperti telah disebut Roosa. Dengan UU produk pemerintahan Orde Lama itulah Kejagung melarang tiap buku yang dianggap mengganggu kehidupan sosio-politik di Indonesia. Mereka diberi kewenangan untuk mengamankan barang-barang cetakan yang dinilai meresahkan masyarakat.

Langkah hukum itu sangat efektif, mengingat Kejagung bergerak atas nama UU. Penyelesaian yang tepat memang di lembaga konstitusi berupa uji materi pasal-pasal yang mengekang kebebasan untuk menyatakan pikiran melalui buku. Kejagung sendiri hingga saat ini masih menjadi lembaga yang sangat kebal, untuk tidak dikatakan otoriter, bila cuma didemo atau dikecam. Beberapa penulis yang bukunya dilarang tidak pernah mengetahui kalimat atau paragraf mana dari bukunya yang dinilai ‘berbahaya’.

Pejabat Kejagung yang berwenang memeriksa barang cetakan itu tidak mau menjelaskan kepada publik parameter-parameter apa saja yang dipakai untuk menilai sebuah buku. Dalam kesempatan diskusi pelarangan buku yang digelar oleh ISSI, Elsam, dan Grafisosial di Taman Ismail Marzuki beberapa waktu lalu, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung tidak hadir tanpa alasan yang diketahui. Kejagung masih sangat tertutup, meski reformasi birokrasi selalu didengung-dengungkan di sana.

Lebih dari pada uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), menurut saya pemerintah sebaiknya juga merevisi UU No 4/1963 itu, karena telah ketinggalan zaman. Sebagaimana kemerdekaan pers yang kini terwujud dengan UU Pers No 40 Tahun 1999, kebebasan menulis buku juga harus diwadahi dengan UU yang baru. UU tentang pers itu sejatinya telah meruntuhkan UU Pokok Pers tahun 1966, UU yang jauh lebih muda dibanding UU pelarangan buku.

Revisi itu tentunya harus senafas dengan semangat reformasi. Seperti halnya UU Pers, tidak diperlukan lagi pelarangan atau pembredelan buku. Kewenangan pemerintah itu dihapuskan dan sebaliknya, UU harus melindungi warga masyarakat yang menulis buku. Hanya saja, perlu diatur mekanisme bagaimana bila sebuah penerbitan buku memunculkan permasalahan bagi negara dan masyarakat tertentu.

Mekanisme itu tidak selalu harus melalui pengadilan. Penerbitan buku putih, misalnya, perlu dicantumkan dan UU buku yang baru. Sekarang pun fenomena itu sudah mengemuka bahkan di tataran masyarakat. Yayasan Bung Karno yang dipimpin Guruh Soekarnoputra menerbitkan buku putih atas buku Antonie CA Dake berjudul “Soekarno File”. Selain buku putih, bisa pula melalui ‘hak jawab’ di media massa bagi yang merasa dirugikan dengan munculnya sebuah buku.


TAGS


-

Author

Search

Recent Post