Akhir yang Pahit Buat Hendarman (1)

26 Sep 2010

hendarman_dalam

Foto Dok Detikcom

Jumat (24/9/2010), malam, Hendarman Supandji meluncur ke Padalarang, Jawa Barat (Jabar). Di sana ia hendak bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang telah lama menunggunya. Setelah sekitar satu jam perjalanan menaiki mobil, Hendarman tiba pukul 22.00 WIB.

Pertemuan antara SBY dan Hendarman itu rupanya bertujuan membahas sikap atas munculnya sebuah putusan besar dua hari sebelumnya. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan jabatan jaksa agung yang disandang Hendarman berakhir pada saat pemerintahan SBY-JK habis bulan Oktober 2009. Putusan itu berdasarkan permohonan penafsiran pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan No 16/2004 oleh seteru Hendarman, mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra.

SBY meminta pendapat Hendarman tentang bagaimana langkah terbaik menyikapi putusan MK? Seperti yang diungkapkannya sendiri dalam jumpa pers, Hendarman menyarankan presiden segera mengeluarkan Keppres untuk memberhentikan dirinya dari jabatan jaksa agung. Hal itu agar kegaduhan politik yang terjadi pasca keluarnya putusan MK itu tidak berkepanjangan.

Alhasil, SBY memang menandatangani keppres pemberhentian Hendarman. Keppres bernomor 104/P/2010 tersebut diteken SBY di Bandung, malam itu juga usai memanggil Hendarman. Terhitung sejak ditandatanganinya Keppres, Hendarman telah berstatus mantan jaksa agung. SBY mengangkat Wakil Jaksa Agung Darmono sebagai pelaksana tugas hingga ada jaksa agung definitif, yang memang segera ditunjuk dalam waktu dekat.

Yang menarik dari serangkaian peristiwa itu adalah permintaan Hendarman agar presiden mengikuti putusan MK sekaligus memberhentikan dirinya dari kursi jaksa agung. Di luar adanya putusan MK, inilah saat mantan Jampidsus tersebut harus lengser atas permintaannya sendiri. Langkah Hendarman itu bertentangan dengan sikapnya selama ini, yang selalu menggantungkan nasibnya kepada SBY, termasuk di detik-detik ketika baru saja keputusan MK dibacakan.

Sepanjang pengamatan, tidak terhitung berapa kali sejak 3,5 tahun menjabat sebagai jaksa agung, pria asli Magelang, Jawa Tengah, itu didesak untuk mengundurkan diri. Desakan tersebut berkaitan erat dengan terbongkarnya borok para jaksa beserta pimpinan Kejaksaan Agung di sepanjang kepemimpinannya. Kasus-kasus memalukan yang menyeret pimpinan jaksa itu bahkan masih berlangsung hingga menjelang ia berhenti, persisnya dugaan keterlibatan jaksa Cirus Sinaga dalam mafia hukum Gayus Tambunan.

Permintaan agar Hendarman mundur tidak cuma disampaikan oleh LSM-LSM anti korupsi semisal ICW, namun oleh anggota DPR dan para pengamat hukum. Aksi demonstrasi hampir mewarnai hari-hari di depan Gedung Kejagung ketika sejumlah kasus yang melibatkan jaksa dan pejabat kejagung itu menyeruak belum setahun Hendarman naik kedudukan menggantikan Abdul Rahman Saleh pada Juli 2007.

Namun, jaksa yang kini berumur 63 tahun itu tetap bergeming. Ia bahkan mengatakan, ‘aib’ di Kejagung tidak bisa diselesaikan hanya dengan ia mengundurkan diri. Dengan kata lain, mengundurkan diri bukanlah jawaban atas kasus-kasus internal yang mendera Kejagung. Hendarman bertahan. Namun, bila sudah terdesak, ia akan mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada presiden.

Uniknya, SBY pun tidak pernah mencopot anak buahnya itu, meski lembaga penegak hukum tersebut benar-benar bobrok di bawah kepemimpinan Hendarman. Dipandang dari kenyataan itu, Hendarman boleh dikatakan memang sosok kepercayaan SBY, yang sangat sangat setia dan patuh. Tidak pernah sekali pun SBY marah kepada Hendarman. Ketika Kejagung menjadi bahan cercaan publik pun, SBY berdiam diri.

Bahkan, SBY tetap mempertahankan Hendarman sebagai jaksa agung ketika dia terpilih untuk kedua kalinya sebagai RI 1. Kedudukan Hendarman, dan juga Kapolri Bambang Hendarso Danuri, tetap kokoh di saat sebagian besar menteri era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I tersingkir. Istimewanya lagi, Hendarman tidak diberhentikan dan dilantik kembali menjadi jaksa agung pada waktu pemerintahan SBY beralih ke periode kedua.

Namun, ternyata di situlah letak kesalahannya. Hendarman harus turun setelah keabsahan jabatannya digugat dimuka hakim konstitusi. Ironisnya lagi, pemberhentian Hendaraman tidak berapa lama dari rencana Presiden mengganti pejabat jaksa agung. Kali ini pulalah, seorang pejabat negara dibatalkan jabatannya akibat kesalahan menafsirkan peraturan. Namun, Masih beruntung keputusan MK memiliki asas prospektif, yang mengandung arti segala keputusan yang diambil Hendarman di masa lalu masih berlaku. Bila tidak, akan terjadi kekacauan hukum di lembaga yang dipimpinnya itu.


TAGS


-

Author

Search

Recent Post