Akhir yang Pahit buat Hendarman (2)

3 Oct 2010

Hendarman (Dok Detikcom)

Hendarman (Dok Detikcom)

Selama 3,5 tahun memimpin Kejaksaan Agung (Kejagung), lebih banyak catatan buruk yang ditinggalkan Hendarman Supandji. Sejumlah petinggi Kejagung lengser. Jaksa-jaksa pun banyak yang dikenai sanksi dan masuk penjara. Mereka terlibat korupsi, narkoba, hingga mafia kasus.

Minggu, 2 Maret 2008, sore, terdengar kabar seorang jaksa yang berkantor di Kejagung dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Simprug, Jakarta Selatan. Ia tertangkap tangan membawa uang US$ 660 ribu, setara dengan Rp 6,6 miliar, saat keluar dari sebuah rumah mewah. Meski sempat melawan, namun akhirnya ia berhasil digelandang ke KPK.

Itulah cerita penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan, Ketua Tim Penyelidik Kasus BLBI, khusus Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), milik konglomerat Sjamsul Nursalim. Saat disergap KPK, ia baru pamit dari rumah taipan yang kini bersembunyi di Singapura tersebut. Uang miliaran rupiah itu diberikan melalui seorang perantara bernama Arthalyta “Ayin” Suryani.

Singkat kata, Urip divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebuah hukuman tertinggi yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut kepada pelaku korupsi. Mantan jaksa kasus Bom Bali I itu terbukti menerima suap dari Sjamsul. Urip didakwa telah menjual informasi mengenai proses penyelidikan BDNI kepada buronan tersebut. Sedangkan Ayin, yang berjuluk “Ratu Berlian”, hanya dihukum 5 tahun penjara.

Kasus jaksa asal Sragen, Jawa Tengah, tersebut adalah pukulan pertama kepemimpinan Hendarman Supandji di Kejagung saat itu. Hendarman diangkat menjadi Jaksa Agung pada Juli 2007 menggantikan Abdul Rahman Saleh. Ia bermaksud membongkar mega skandal BLBI yang merugikan negara ratusan triliun rupiah itu. Tiga tim dibentuk, setiap tim berisi 11 jaksa dengan satu ketua. Namun, hasil akhirnya justru sebuah kejadian yang membuat nama institusi Kejaksaan hancur.

Tidak hanya Urip, dua pimpinannya di Jaksa Agung Pidana Khusus (Jampidsus) juga dicopot dari jabatannya, yakni Jampidsus Kemas Yahya Rahman serta Direktur Penyidik M Salim. Mereka ‘dimasukkkan kotak’ menjadi staf ahli jaksa agung. Anak buah Urip yang menangani penyelidikan kasus BLBI Sjamsul Nursalim juga dikenai sanksi administratif. Kejagung berduka saat itu. Umbul-umbul untuk memperingati Hari Adhyaksa pada 22 Juli 2008 dihiasi warna hitam simbol masa suram yang sedang dialami korps Kejaksaan.

Namun, awan gelap bukannya menyingkir selang beberapa bulan sejak kasus itu muncul dan mencoreng nama Kejaksaan. Pengadilan Tipikor menyingkap adanya pembicaraan antara Ayin dengan sejumlah petinggi Kejagung sesaat sebelum wanita yang suka berdandan menor itu ditangkap berbarengan dengan Urip. Suara Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Untung Udji Santoso dan Jaksa Agung Muda Intelijen terdengar dari rekaman telepon dengan Ayin. Untung mengundurkan diri karena malu dan menghilang dari Kejagung. Sedangkan Jamintel Wisnu Subroto tetap bertahan.

Setahun sejak Urip ditangkap, tepatnya 14 Maret 2009, seorang direktur ditembak mati usai bermain golf di Tangerang. Sebulan kemudian, sayup-sayup terdengar kasus ini menyeret salah satu petinggi KPK. Benarlah, Ketua KPK Antasari Azhar didakwa sebagai otak pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan latar belakang asmara. Ia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diberhentikan oleh Presiden SBY dari pucuk pimpinan KPK.

Antasari adalah salah satu jaksa terbaik di Kejagung. Sebelum ke KPK ia tercatat sebagai Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) dan mantan Kepala Penerangan Hukum atau Juru Bicara Kejagung pada 2003. Karirnya naik pesat ketika terpilih menjadi ketua KPK. Adalah Hendarman sendiri yang merekomendasikan Antasari untuk ikut seleksi pimpinan KPK. Setelah terpilih, ia mengucapkan selamat kepada Antasari sekaligus mewanti-wanti agar menjaga nama baik Kejaksaan selagi berada di tempat lain. Namun, kenyataan yang ada justru sebaliknya.

Di bulan Maret 2009 pula, mencuat kasus penjualan barang bukti narkoba yang melibatkan seorang jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Esther Tanak. Esther dinyatakan bersalah menggelapkan barang bukti untuk sidang di pengadilan sebanyak 343 butir ekstasi. PN Jakut memvonis Ester dengan hukuman 1 tahun penjara. Sedangkan rekannya, Dara Feranita dinyatakan bebas, karena tidak terbukti bersalah.

Masih ingat dengan kasus penambahan pasal Pasal 27 jo Pasal 45 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam dakwaan Prita Mulyasari? Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten saat itu, Dondy K Soedirman, dijatuhi sanksi penundaan kenaikan gaji dan penurunan pangkat lebih rendah selama satu tahun. Jaksa lainnya turut dikenai sanksi, yakni Kepala Seksi Pra Penuntutan (Kasie Pratut) Kejati Banten dan Jaksa Peneliti di Kejati Banten.

Lengsernya pejabat tinggi Kejagung rupanya tidak hanya berhenti pada Kemas, Salim, maupun Untung Udji. Kali ini yang harus rela melepas jabatannya adalah wakil Hendarman sendiri, Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga. Ia mundur lantaran kencangnya pemberitaan mengenai pembicaraan teleponnya dengan sejumlah orang yang terindikasi merekayasa kasus dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Eksekutor Amrozi Cs ini bahkan belum lama menikmati masa-masa manis duduk sebagai orang nomor dua di Kejaksaan. Ia diangkat sebagai Wakil Jaksa Agung hanya beberapa bulan sejak Hendarman mengumumkan pengunduran dirinya pada 5 November 2009.

Praktek mafia kasus pun masih ada hingga Hendarman menyusul diberhentikan oleh Presiden SBY pada 24 September lalu pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang masa jabatan jaksa agung. Adalah jaksa senior Cirus Sinaga yang disebut-sebut ikut bersekongkol dalam membebaskan terdakwa kasus pajak Gayus Tambunan. Cirus adalah juga ketua tim jaksa penuntut terdakwa Antasari. Pria asli Sumatera Utara itu sudah diperiksa pendidik Mabes Polri dalam perkara makelas kasus. Namun, statusnya hingga saat ini masih menjadi saksi.

Barangkali banyak catatan kasus yang melibatkan jaksa belum tertulis di sini. Seorang mantan pejabat di Komisi Kejaksaan berkomentar, baru pada saat Hendarman inilah Kejaksaan mengalami masa-masa menyedihkan ketika banyak pejabat dan jaksa tersandung kasus hukum. Tidak pernah ada dalam sejarah Kejaksaan, para pejabatnya harus mundur karena kasus yang amat memalukan. Seorang penegak hukum justru terjerumus dalam kasus hukum. Ia mengibaratkan para prajurit itu sudah mati oleh ulah mereka sendiri sebelum bertempur di medan laga.

Bagaimana menurut penilaian Anda?


TAGS


-

Author

Search

Recent Post