MRT dan Aturan Ruang Bawah Tanah

2 Jan 2013

73ce94ef1892e1ae38a93eef2a2b1981_mrt-jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum memutuskan kelanjutan proyek Mass Rapid Transit (MRT). Masih pusing. Lobi ke Kementerian Keuangan agar tiket MRT dibantu subsidi belum tembus.

Meski katanya sudah digagas sejak tahun 1980, pembangunan MRT banyak centang perenangnya. Ternyata pula, peraturan gubernur tentang pemanfaatan ruang bawah tanah baru keluar 1 Oktober 2012 yang lalu.

Pergub DKI Jakarta No 167 Tahun 2012 tentang ruang bawah tanah itu masih ditandatangani oleh Fauzi Bowo, gubernur lama. 1 Oktober itu berarti waktu antara dia kalah pilkada putaran kedua sampai menjelang pelantikan Jokowi.

MRT atau gorong-gorong raksasa membutuhkan aturan ruang bawah tanah. Definisi ruang bawah tanah: ruang di bawah permukaan tanah yang menjadi tempat manusia beraktivitas.

Ruang bawah tanah itu terbagi menjadi dua: dangkal dan dalam. Dangkal sama dengan ruang di bawah permukaan tanah sampai dengan kedalaman 10 meter.

Di ruang bawah tanah dangkal ini antara lain boleh untuk pembangunann MRT, parkir/pondasi gedung, jalan, perdagangan (mall) dan jasa.

Kedua, ruang bawah tanah dalam. Ini ruang bawah tanah yang kedalamannya melampaui 10 meter. Ruang itu untuk pembangunan MRT, jalan, pondasi gedung. Tak diatur untuk perdagangan/jasa.

Pergub DKI Jakarta itu juga tak mengatur ruang bawah tanah di bawah permukaan tanah milik perseorangan/warga. Bolehkah kita, misalnya, membikin bunker di bawah rumah? Atau ‘meningkat’ rumah ke bawah, ke dalam tanah.

Atau bagaimana bila MRT/gorong-gorong/jalan mengambil jalur di bawah rumah warga? Ini bukan soal teknis, tapi aturan & hak atas ruang bawah tanah. Sampai sejauh mana kita mempunyai hak atas tanah di bawah kita.


TAGS


-

Author

Search

Recent Post