Serentak Pilkada

11 Aug 2015

Saya termasuk yang resah dengan pilkada serentak. Terutama menyangkut potensi gangguan keamanan yang cukup besar. Pilkada di satu daerah saja acap kali menimbulkan kerusuhan. Ini akan ada 269 daerah yang menggelar pilkada pada Desember 2015 mendatang.

Iya kalau kerusuhan di satu daerah mampu dilokalisasi. Namun, bukan tidak mungkin kekisruhan pilkada menjalar dari daerah satu ke daerah lainnya, karena adanya masalah yang sama, seperti perselisihan hasil penghitungan suara. Kepala BIN Sutiyoso menyebut, 10 persen saja dari 269 pilkada itu rusuh, dampaknya sangat mengerikan.

Aparat polri, juga TNI yang siap memberi bantuan, menjamin penyelenggaraan pilkada akan berjalan dengan aman. Namun, bisa dibayangkan bagaimana bila dalam waktu bersamaan banyak daerah dilanda kerusuhan akibat pilkada. Sumber daya aparat tidak akan mampu menyelesaikan kekacauan nasional itu. Ujung- ujungnya tindakan represif yang bisa menimbulkan banyak korban.

Perselisihan hasil pilkada yang berlarut-larut juga akan menjadi potensi masalah tersendiri. Undang- undang mengamanatkan perselisihan pilkada (masih) ditangani Mahkamah Konsitusi sampai dibentuk peradilan khusus. Puluhan mungkin ratusan sengketa pilkada sudah diputus MK. Namun, apakah hakim MK mampu menyidangkan banyak perkara yang permohonannya juga serentak.

Keresahan kedua, pilkada serentak akan gagal mewujudkan proses demokrasi yang berkualitas. Ini terbukti dengan munculnya fenomena “calon boneka”, calon peserta pilkada yang diajukan sebatas agar pilkada tidak diundur sampai 2017. Seperti diketahui, pilkada akan diundur apabila suatu daerah calon yang bertarung kurang dari dua.

Calon boneka muncul karena adanya satu calon kuat yang tidak akan mampu dikalahkan. Ada pengamat mengatakan calon boneka itu bisa jadi akan menjadi pemenang dalam pilkada. Namun, calon boneka sudah diatur sedemikian rupa oleh partai politik. Calon ini bukanlah “kuda hitam”, calon yang tidak diunggulkan namun menang karena strategi atau blunder calon lain.

Tahu sudah pasti kalah, calon pelengkap ini tentu saja tidak mau rugi mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengikuti pilkada. Paling tidak untuk membiayai kampanye, yang sudah terjadwal oleh KPU. Lantas, dari mana uang-uang untuk kepentingan calon tersebut? Money politics pun seolah menemukan bentuknya yang baru dalam pilkada serentak ini.


TAGS


-

Author

Search

Recent Post